Perjalanan dinas lpdb. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari; Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara Zumpsum. Perjalanan dinas lpdb

 
000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari; Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara ZumpsumPerjalanan dinas lpdb 2/2012 tanggal 5 Oktober 2012

0. 90 ayat (2) PP 45/2013; Inpres No. 1. 2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, uang saku perjalanan dinas anggota DPRD ke Jakarta, yang sebelumnya bisa sebesar Rp1,2 juta. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Pelaksana Perjalanan Dinas d alam P eraturan Bupati ini meliputi : a. Perjalanan Dinas di Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Kabupaten Garut”. Sebagai informasi, anggaran perjalanan dinas PNS termasuk dalam belanja. Januari 2014. Arsyadani menambahkan, PLN masih memberlakukan sistem bekerja dari rumah. Perjalanan dinas secara prinsip harus dilakukan secara selektif, mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan. 620. Tujuan dilaksanakan PKL adalah agar praktikan memperoleh wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dari semua kegiatan yang17. Di samping melakukan refocusing dan realokasi, Pemerintah juga menyediakan stimulus untuk menangani dampak dari pandemi. perjalanan dinas luar negeri adalah perjalan dinas ke luar dari tempat kedudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau wilayah negara kesatuan republik Indonesia ke negara lainnya. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. Perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas untuk keperluan antara lain: a. Kes, SpPK WaDek 2 15 Des 2017 4. KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang organisasi dab Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro. BUPATI PASER, bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri di lingkungan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien,. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. Izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk diterbitkan melalui Sekretariat Negara. Yang melaksanakan Perjalanan Dinas. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,294 triliun kepada 163 mitra sampai dengan 19 November 2021. b. Senin, 1 November 2021 00:48 WIB. No. beban kerja berlebihan yang mengakibatkan ke-tidakefisien-an dan ke-tidakefektif-an perjalanan dinas tersebut. 2 RUMUSAN MASALAH. 4/Per/M. ABSTRAK: a. Perjalanan dinas sesuai undang-undang yang dilakukan oleh para karyawan dari suatu instansi atau lembaga atau perusahaan sebenarnya tidaklah dilakukan tanpa dasar yang jelas. lpdb. “Kami mendukung. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua Atas Perarturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. perjalanan dinas (SPPD) berupa input data pegawai, kegiatan, penandatangan, transport, biaya perjalanan dinas (Hakim, Harianto, & Jiana, 2013). ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakanPenerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perjalanan Dinas Mekanisme Langsung Sebelum Perjalanan Dinas No. b. Jun 7, 2022 · Sedangkan untuk CMS adalah inovasi LPDB-KUMKM dari sisi keuangan untuk mendukung transaksi cashless untuk seluruh pembayaran pelaksanaan belanja dengan CMS. 2021 © GeoDinas by DIVISI TSI - LPDB KUMKM Nov 1, 2023 · Selain itu, Geodinas yang merupakan aplikasi pemantauan perjalanan dinas LPDB-KUMKM secara digital melalui geotagging, dan efisien atau paperless. {Ps. Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan aparat penegak hukum saat ini. T. BIAYA PERJALANAN DINAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA Biaya Perjalanan Luar Daerah dalam Propinsi Uang Harian/hari 1. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada, yaitu bagaimana merancang Bangun Aplikasi Pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepemudaan dan. Prinsip Perjalanan Dinas. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Kepala Desa,a. BANJARBARU (29/10/2022) - Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan untuk kepentingan negara yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain. 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas √ k. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Supomo. Hal – hal yang biasanya harus dilakukan seorang Sekretaris dalam menangani perjalanan dinas pimpinan antara lain:Transformasi Digital Penyaluran Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Luncurkan Aplikasi eLPDB; DPMPTSP Garut Sebut MPP Dapat Pangkas Lama Waktu Pembuatan Izin Usaha; Ian Soejono, Pengalaman 30 Tahun sebagai Co-Driver dan Navigasi Hebat dalam Dunia Rally Indonesia “Gadis Kretek” Angkat Kisah Lokal Autentik Dibalut Romansa KlasikPerjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Rombongan Perjalanan Dinas Presiden. Perwakilan. Dinas dan Pembebanan biaya Perjalanan Dinas. Nama Pegawai yang diperintah 3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Landasan LPDB berdiri adalah PMK 292/M. Output perjalanan dinas (sudah dibahas pada artikel. 34. Perjalanan Dinas luar daerah di dalam pulau jawa; 2. Jakarta, 1 8 Agustus 2023 – Upaya Kementerian Keuangan memberikan kemudahan bagi pegawai dalam rangka menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan reliabel terus ditingkatkan, salah satunya dengan meluncurkan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas (e-Perjadin) pada hari kemerdekaan RI (17/8) yang selaras dengan langkah transformasi proses bisnis pengelolaan keuangan negara berbasis reformasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Prosedur Peralanan Dinas Pegawai PT ASABRI. Adapun beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas: a. 000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan b. Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA. Output perjalanan dinas (sudah dibahas pada artikel sebelumnya). SK LAMP IIa PERUB. Tipe Dokumen. LAPORAN PERJALANAN DINAS. ID - JAKARTA. melakukan pencarian data, pelaksanaan kegiatan, ABSTRAK: bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 tentang. b. perjalanan dinas ke ibukota provinsi; danLaporan perjalanan dinas dibuat dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPDPenerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perjalanan Dinas Mekanisme Langsung Sebelum Perjalanan Dinas No. a. 02/2021 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya. Perjalanan Dinas adalah kegiatan mengunjungi suatu tempat yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN atas perintah . 25. Perbaikan juga dilakukan di sisi tata kelola kearsipan yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). METADATA PERATURAN. bahwa pemberian biaya untuk perjalanan dinas ke, dari, dan di luar negeri telah diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155273/BSD tentang. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. Perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas untuk keperluan antara lain: a. (3) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. PERJALANAN DINAS Pasal 3 (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. H. j. Petugas loket Biro KTLN di Gedung Kemensetneg Sayap Timur Lantai 5 Jalan Veteran III No. LPDB-KUMKM akan membuka rekrutmen calon penyelenggara Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM Tahun 2024 pada 2 Oktober hingga 2 Desember 2023. PERGUB Prov. 00 Wita. e-Perjadin berinterkoneksi dengan SAKTI, perusahaan teknologi, Sep 9, 2023 · Aplikasi Perjalanan Dinas Pemerintah ini dibangun berbasis web atau biasa disebut Web Based Programming. √1) √1)-c. 3 Surat Perintah Perjalanan Dinas 1. Undangan Pihak Negara Sponsor. Halaman : 1 dari 12. (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. 05/2020 Tahun 2020 tentang Besaran Komponen Dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden Dan Wakil Presiden. id, surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas, dengan memuat detil penugasan yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi atau ke kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu. LPD Perjalanan Dinas. perjalanan dinas ke luar daerah dari walikota dan menyerahkannya ke Kepala Dinas Undangan + data 15 menit TS 4 Memeriksa TS persetujuan perjalanan dinas jika belum memenuhi syarat dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah, menandatangani dan mengembalikan pada PPTK untuk ditindak lanjuti. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Tanggal : . Pengumuman hasil seleksi. Memenuhi kebutuhan perjalanan dinas yang dibiayai dari dana PNBP,. Komputer dan printer 3. 19. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM mengenai hasil kunjungan/ on the spot (OTS) ke KOHIPPI Sukabumi Nomor. Dinas yang dihitung sesuai biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku. anan dinas dai. Nomor 82 Tahun 2018; PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK. Jadwal gelombang 1. ID - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo berbagi cerita tentang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK. mengikuti j. Kemudian, ada juga penggunaan Corporate Card untuk transaksi operasional semua pegawai LPDB-KUMKM, termasuk penggunaan GeoTagging sebagai Aplikasi Perjalanan Dinas Tanpa. Perjalanan Dinas luar Daerah; dan c. terdiri atas: Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa system perjalanan dinas yang memiliki masalah pada saat proses pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) yang memerlukan waktu lama (Kurang lebih satu bulan) karena distribusi dan verifikasi persetujuan atasan yang melewati beberapa atasan, serta bertambahnya dokumentasi. Tujuan : Sosialisasi tentang Aplikasi e-jps. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Surat Persetujuan adalah surat pemberian izin untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Presiden atau 'pejabat yang ditunjuk atau izin untuk meninggalkan wilayah kerja di luar negeri yang diterbitkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Pejabat yang. ooo,- Transportasi Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Bantuan BBM Perjalanan Dinas. (3) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-informasi perjalanan dinas yang terkomputerisasi ini dapat memudahkan instansi untuk membuat surat perjalanan dinas dan pengelolaan data perjalanan dinas terkelola lebih baik. "Jadi kalau target tahun. 000. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; c. 000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan b. Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Jl. g. 000. 2. Selanjutnya, pelaksanaan tiga paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD putus kontrak dan pengembalian uang. 243 A Telp. a. 200. Liputan6. KEPALA BAGIAN. Bisnis. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113, terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri, yaitu. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Perintah Tugas yang diatur dalam Peraturan ini. perjalanan dinas olehPNSyangmenduduki jabatan st:ruktural (Eselon Il,EselonIII, EselonIVdan EselonV); c. 4916); PP No. 000 2 Anggota DPRD/Eselon II 150. 12. ABSTRAK: Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1)) eraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga satuan regional ,perlu mengatur kembali peraturan gubenur sumatera selatan tentang pedoman pelaksana perjalanan dinas di lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan. Selain itu, Geodinas yang merupakan aplikasi pemantauan perjalanan dinas LPDB-KUMKM secara digital melalui geotagging, dan efisien atau paperless. 15. 18. 000 3 Eselon III/Gol IV 140. Pendaftaran beasiswa LPDP 2021 dibagi menjadi dua gelombang. perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas. Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus berinovasi dalam memperkuat perannya dalam mendukung sektor koperasi di Indonesia. T. Sistem yang dibangun berbasis web dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. untuk dalam negeri) diberikan dengan ketentuan sabagai berikut : a. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka setelah angka 24, yakni angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan. perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas. KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M. Kornelia Serijunati,A. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Provinsi yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Dalam Daerah. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya; d. Dasar Hukum. Selain itu, Geodinas yang merupakan aplikasi pemantauan perjalanan dinas LPDB-KUMKM secara digital melalui geotagging, dan efisien atau paperless. COM, BANGKA-- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PMP2TSPKUKM) Kabupaten Bangka menggelar kegiatan pengalihan dana bergulir ke rekening Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). 11/2008; PMK No. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat dan Pegawai yang diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur. com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) meluncurkan serial film dengan. 13. PERJALANAN DINAS LAMBANG DAERAH Lembar ke : 1, 2 Kode No. Supomo menuturkan angka penyaluran pada tahun 2023 sebesar Rp1,8 triliun serupa dengan target tahun lalu. 1 Jl. Koper ini juga menyediakan kompartemen laptop hingga 16 inch, cocok untuk kamu yang ingin melakukan perjalanan dinas ke. Tercatat dari tahun 2015 sampai dengan 2018 kenaikan biaya. Tempat Kedatangan Di Dalam Negeri adalah kota di dalampencairan dana perjalanan dinas sehingga proses pencairan diharapkan dapat diproses lebih cepat. perjalanan dinas ke luar daerah dari walikota dan menyerahkannya ke Kepala Dinas Undangan + data 15 menit TS 4 Memeriksa TS persetujuan perjalanan dinas jika belum memenuhi syarat dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah, menandatangani dan mengembalikan pada PPTK untuk ditindak lanjuti. Pasal 12 diberikan biaya penginapan. a. Tanjungpinang, 30 November 2015 Pembuat laporan, Sri Puji Lestari, AMK Nip. Perjalanan dinas diberikan biaya-biaya sebagai berikut: uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang. Mempersiapkan materi dan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan. LAMPiRAN_pergub jln dinas. Dengan. perjalanan-jabatan. c. Pasal 5 Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka: a. Dasar: Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang Nomor :. b. CO. Iya, saya tahu masih ada temuan-temuan perjalanan dinas yang. 1) Pelaksana yang melakukan perjalanan dinas menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas (Kwitansi/Rincian Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, ST, SPD rampung, tiket PP, boarding pass PP, kwitansi hotel, dan laporan perjalanan dinas) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah melaksanakan perjalanan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. Selasa, 5 Mei 2015 01:02 WIB(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi : a. 2-4 Jakarta Pusat 10710ABSTRAK: a. MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi capaian Lembaga Pengelola Dana. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan. 18. PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT . Dalam pembuatannya masih menggunakan aplikasi Microsoft Word dimana harus dilakukan pengeditan setiap kali akan melakukan perjalanan dinas.